Jakarta, SiberNusa —
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar melakukan mitigasi risiko menghadapi kenaikan PPN dari 11 menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
Said mengatakan, mitigasi itu khususnya perlu dilakukan terhadap rumah tangga miskin dan kelas menengah. Dirinya memaparkan, ada setidaknya sembilan langkah yang dapat diterapkan sebagai mitigasi risiko atas kenaikan PPN jadi 12 persen.
Pertama, Said menilai perlu dilakukan penambahan anggaran terkait perlindungan sosial (perlinsos) ke rakyat, di mana program itu harus dipastikan sampai tepat waktu dan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jumlah penerima manfaat perlinsos di pertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin,” kata Said dalam rilis resmi, Selasa (24/12).
Kedua, subsidi bbm, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah. Said meminta, driver ojek online agar tetap mendapatkan jatah pengisian BBM bersubsidi, bila perlu termasuk menjangkau kelompok menengah bawah.
Ketiga, subsidi transportasi umum diperluas menjadi moda transportasi massal di seluruh wilayah, khususnya di kota-kota besar yang memiliki moda transportasi massal. Keempat, subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah, setidaknya tipe rumah 45 ke bawah, juga rumah susun.
Kelima, memperbesar bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi, dengan jangkauan penerima manfaat dari rumah tangga miskin hingga menengah. Keenam, melakukan operasi pasar secara rutin, minimal dua bulan sekali.
“Dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau,” kata Said.
Ketujuh, memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan pemerintah, serta meningkatkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40 persen menjadi 50 persen untuk penggunaan hasil produksi dalam negeri.
Kedelapan, menggelar program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah, khususnya warga terdampak guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing.
Said menambahkan, program-program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi itu juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran KUR.
Terakhir, memastikan program penghapusan kemiskinan ekstrem dari posisi saat ini 0,83 persen menjadi nol persen pada 2025, diikuti penurunan generasi stunting di bawah 15 persen dari posisi saat ini 21 persen.
Menurut Said, pihaknya telah menyampaikan langkah-langkah mitigasi tersebut pada awal Desember kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan mendapatkan respons positif.
“APBN bukan untuk APBN, tetapi APBN sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat,” pungkas Said.
(rea/rir)
[Gambas:Video CNN]
