Pemda Boleh Ikut Serta Dukung Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pemerintah daerah ikut membiayai program unggulannya yang pernah dijanjikan saat kampanye, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, diingatkan oleh Presiden, hal terpenting, penggunaan anggaran tak hanya efisien dan tepat sasaran, tetapi juga tidak ada kebocoran.

Seusai menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bilangan Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025), Presiden kembali menyampaikan komitmen untuk memastikan asupan makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia.

”Dari pemerintah, kita siap. Semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini,” ujarnya kepada wartawan.

Presiden juga mempersilakan pemerintah daerah yang ingin berkontribusi dalam program ini. ”Dari pemda juga ingin ikut serta. Para gubernur dan bupati ingin ikut serta. Monggo, kita buka siapa pun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” tambahnya.

”Sharing” APBD

Dua hari sebelumnya, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa sempat menceritakan rencananya untuk mendukung MBG melalui sharing anggaran dari APBD Jatim. Namun, hal ini memerlukan petunjuk teknis.

”Sharing APBD, menurut saya, penting. Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sharing APBD, menurut saya, penting. Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebutnya sudah mempunyai semacam alokasi anggaran jika model pembiayaan sharing dari APBD bisa dilakukan. Pemerintah kabupaten/kota juga bisa ikut mendukung MBG. Dengan demikian, cakupan sasaran penerima MBG bisa terus diperluas atau menambah asupan yang bisa diberikan. Kendati demikian, pemda juga harus berkoordinasi dengan konsultan gizi yang bertugas.

”Sederhananya itu, ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu. Rata-rata, mereka (pemda) welcome sih—pengambil keputusan di daerah—seandainya mereka diajak sharing, bersama-sama,” tuturnya.

Semua, lanjut Khofifah, juga sesuai kemampuan fiskal pemda. Bila pemerintah kabupaten/kota tak mampu secara fiskal, pemerintah provinsi bisa membantu.

Pemanfaatan dana zakat

Tak hanya pembiayaan bersama pemda, ada pula usulan supaya dana zakat bisa dimanfaatkan untuk menambah anggaran MBG. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamuddin mencontohkan zakat menjadi salah satu saluran masyarakat ikut mendukung MBG.

Sederhananya itu, ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu. Rata-rata, mereka (pemda) welcome sih—pengambil keputusan di daerah—seandainya mereka diajak sharing, bersama-sama.

Namun, pemerintah memilih berhati-hati untuk mengalihkan dana zakat untuk program MBG. ”Yang ngurus zakat, saya kira ada pengurusnya. Tapi, yang jelas dari pemerintah, kita siap. Semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini,” kata Presiden Prabowo kepada wartawan.

Sehari sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai tujuan zakat diberikan bukan untuk program pemerintah. ”Apa ya seperti itu? Ya, enggak, kan? Gunanya zakat, kan, bukan itu, karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun itu. Jadi, enggak mengambil dana-dana itu. Jadi, sudah betul-betul luar biasa,” tuturnya kepada wartawan.

Putranto pun berharap tak ada zakat yang dialihkan ke program MBG. ”Zakat itu sangat memalukan itu (bila digunakan untuk MBG) ya, bukan seperti itu, ya,” tambahnya.