Daftar Isi
Jakarta, SiberNusa —
Program makan bergizi gratis (MBG) di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran telah diluncurkan pada Senin (6/1). Program prioritas ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.
Hingga hari kedua atau Selasa (7/1) tercatat, program ini belum dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi sebelumnya menargetkan program ini dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat mulai dari balita, pelajar hingga ibu menyusui.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui,” kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).
Hasan mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.
Baru 4 SPPG di Jakarta, DIY belum
Di Jakarta, baru ada empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan empat SPPG itu menyuplai makanan ke 41 sekolah. Teguh menargetkan penambahan 13 SPPG untuk beroperasi sehingga total akan 17 SPPG di Januari.
“Diharapkan pada Januari 2025 ini nanti akan ada tambahan 13 SPPG lagi. Sehingga nanti sudah bisa beroperasi 17 SPPG, dari rencana tahun 2025 sebanyak 153 SPPG,” kata Teguh.
Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak ikut serta dalam peluncuran program tersebut pada Senin lantaran belum siap. DIY sebelumnya diumumkan masuk ke dalam daftar 26 provinsi pelaksana program MBG yang dimulai secara serentak hari ini di total 190 titik.
Namun, Komandan Kodim 0732/Sleman Letkol Inf Mohammad Zainollah mengatakan MBG di Yogyakarta baru akan dilaksanakan 13 Januari mendatang.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan menunsusu tak diwajibkan setiap harinya dalam program tersebut.
“Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya,” kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).
Hasan mengaku sempat berbincang dengan kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di lokasi yang dikunjunginya terkait penyediaan susu. Kepala SPPG ini, lanjutnya, akan menyediakan menu susu selama sepekan sekali. Baginya, terpenting saat ini porsi makanan yang diterima dari program ini mencukupi kebutuhan gizinya.
“Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” kata dia.
Menu dalam paket makanan berganti setiap harinya. Sebagai contoh, di SDN Slipi 15 Jakarta Barat, hari pertama paket makanan berisi nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, buncis dan jeruk.
Sementara pada hari kedua, menu yang diterima siswa adalah nasi, telur orak-arik, kacang panjang dan wortel, susu uht 115 ml serta pisang.
Sistem reimburse
Kepala Chef SPPG ‘Dapur Sehat Anak Bangsa’ di Halim Perdanakusuma Jonie Kusuma Hadi bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program tersebut menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian diganti atau reimburse oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000” ujar Jonie saat ditemui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, Senin (6/1).
Rasa hambar, berharap ayam
Dari pantauan di beberapa sekolah di Jakarta, tidak sedikit siswa-siswi yang tidak menghabiskan makanannya. Di SDN Slipi 15 misalnya, tidak sedikit makanan yang tersisa di kotak-kotak makanan, terutama adalah sayur.
Sama halnya dengan di SMP 1 Barunawati Jakarta, ada siswa yang lahap makan sayur, ada juga yang tidak karena merasa sayur yang ada di menu hambar.
“Kalau menurut aku bayamnya harus dikasih garam lagi, agak hambar,” kata seorang Siswi SMP 1 Barunawati.
Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang siswa berharap ada menu ayam goreng yang disajikan di paket makanan.
(yoa/DAL)
[Gambas:Video CNN]
