Jakarta, SiberNusa —
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) melalui salah satu anggotanya Alissa Wahid menyampaikan permintaan kepada pemerintah untuk menunda rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Kenaikan yang direncanakan berlaku pada awal Januari 2025 ini dikhawatirkan akan semakin memberatkan masyarakat. Terutama kelas menengah bawah yang daya belinya sudah tertekan pasca-pandemi.
Dalam pernyataannya, Alissa menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan contoh nyata dengan melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Langkah penghematan ini dapat menjadi solusi alternatif untuk menutupi potensi hilangnya pendapatan sebesar Rp75 triliun jika rencana kenaikan PPN dibatalkan,” kata Alissa saat membacakan pernyataan sikap GNB terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen secara daring, Sabtu (28/12).
Alissa menyebut pemerintah harus menunjukkan sense of crisis dengan mengelola pendapatan dan belanja negara secara efektif dan efisien. Langkah penghematan yang ketat harus dilakukan untuk mencari pengganti pendapatan PPN dari pos pendapatan lain atau sumber pendanaan alternatif.
“Kami berharap Pemerintah memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mengelola pendapatan dan belanja negara secara berhati-hati dan bijak, serta memformulasikan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.
Kata Alissa setelah mendengar pandangan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, GNB menilai dampak kenaikan PPN tidak boleh dianggap sepele. PPN yang menyentuh hampir seluruh lini konsumsi masyarakat akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya meningkatkan inflasi dan menurunkan daya beli.
“Kebijakan ini tidak hanya akan menyulitkan masyarakat menengah bawah, tetapi juga menimbulkan risiko gejolak sosial. Pemerintah harus lebih bijaksana dengan memprioritaskan kebijakan yang melindungi ketahanan sosial dan ekonomi rakyat,” ujar Alissa.
Bukan hanya itu, Alissa juga menyoroti ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Indikator seperti tingkat pengangguran, inflasi, dan pendapatan riil masyarakat masih menjadi tantangan besar.
Dalam situasi ini, kebijakan yang membebani masyarakat justru bisa memperlambat pemulihan ekonomi nasional.
“Masyarakat saat ini sedang berjuang untuk bertahan. Jika daya beli terus ditekan, hal ini akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada kebijakan yang merangsang pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan sosial,” lanjut Alissa.
Dialog Terbuka
Sebagai sebuah gerakan etis dan moral, GNB menyerukan agar kebijakan strategis seperti kenaikan PPN dibahas secara transparan melalui dialog yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha. Proses ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan rakyat dan dapat menghindari resistensi sosial.
“Keputusan besar seperti ini memerlukan pendekatan partisipatif. Masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih kaya dan membantu pemerintah memahami dampak sebenarnya dari kebijakan ini di lapangan,” ungkap Alissa.
Alissa mengingatkan bahwa stabilitas keuangan negara memang penting, tetapi hal ini harus dicapai tanpa mengorbankan prinsip keadilan sosial. Kebijakan fiskal, lanjutnya, harus menjadi instrumen yang tidak hanya menjaga keseimbangan anggaran, tetapi juga melindungi masyarakat yang paling rentan.
“Keputusan menaikkan PPN perlu dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Jika tidak, dampak kontraproduktif seperti penurunan konsumsi, peningkatan inflasi, hingga keresahan sosial bisa terjadi, dan itu justru akan melemahkan daya tahan bangsa,” tuturnya.
GNB berharap pemerintah dapat mengadopsi pendekatan yang lebih bijak dengan mendengarkan suara masyarakat. Dalam situasi yang belum sepenuhnya stabil, keberanian untuk menunda atau membatalkan kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat adalah bentuk kepemimpinan yang peduli dan berpihak pada rakyat.
“Efisiensi pengeluaran negara, optimalisasi pendapatan, dan kebijakan yang pro-rakyat adalah langkah yang bisa diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi tanpa membebani rakyat lebih jauh. Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan hal ini dengan serius,” pungkas Alissa.
[Gambas:Video CNN]
(tst/agt)
