BANJARMASIN, KOMPAS — Kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagian kalangan di Kalimantan Selatan masih bercampur dengan harapan atau ekspektasi. Keseriusan dan konsistensi pemerintah mewujudkan berbagai program yang dijanjikan untuk beberapa tahun ke depan sangat dinanti.
Berdasarkan hasil survei opini publik yang dilakukan Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025, mayoritas masyarakat mengungkapkan apresiasi mereka terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Tidak kurang dari 80,9 persen responden yang tersebar di 38 provinsi menyatakan rasa puas terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya, hanya 19,1 persen yang menyatakan tidak puas.
Noorhalis Majid, penggagas Ambin Demokrasi di Kalsel, mengaku agak meragukan kepuasan publik yang begitu tinggi di awal masa pemerintahan Prabowo-Gibran. ”Kepuasan ini sepertinya masih bercampur dengan harapan atau ekspektasi,” katanya di Banjarmasin, Senin (20/1/2025).
Noorhalis memaparkan, program Makan Bergizi Grastis (MBG) yang merupakan salah satu program andalan Prabowo-Gibran, masih dalam tahap uji coba sehingga banyak daerah belum merasakan realisasinya. Jika program MBG direalisasikan sepenuhnya, dia menilai, berpotensi muncul berbagai kendala teknis, termasuk dalam pembiayaan.
”Soal pembiayaan MBG ternyata cukup membuat pemerintah daerah (pemda) kaget. Apalagi, ketika tidak semua pemda punya kemampuan berkontribusi merealisasikan program tersebut,” ujarnya.
Mengenai pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, yang kemudian hanya berlaku untuk barang premium, Noorhalis berpendapat, hal itu lebih pada kemampuan pemerintah dalam mengelola komunikasi, bukan karena kinerja pemerintah. ”Pemerintah tetap menaikkan PPN, tetapi kemudian membuat semacam dispensasi, yakni diberlakukan pada barang tertentu,” katanya.
Tidak terkecuali soal rencana kenaikan gaji guru, hal itu juga masih sebatas janji. Noorhalis menilai, realisasi jani tersebut juga berisiko menimbulkan masalah karena berkait dengan kapasitas anggaran pemerintah. Sebab, tahun ini pemerintah juga harus membayar cicilan utang dan menutupi defisit anggaran tahun sebelumnya.
Noorhalis secara khusus menyoroti absennya program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam survei Litbang Kompas. Dalam survei, tidak tergambar sikap dan penilaian kinerja menyangkut pembangunan IKN. Padahal, pembangunan IKN juga penting untuk dilihat. Apabila tidak dilanjutkan, hal itu juga berpotensi mengurangi kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
”Bagi saya, 100 hari memang masih pada tahap persiapan untuk mewujudkan semua yang sudah dijanjikan. Jadi, terlalu dini dan bahkan agak berlebihan kalau kepuasannya hingga 80,9 persen. Jangan-jangan ini masih berbau euforia pemilihan presiden,” katanya.
Supriansyah dari Kindai Institute Kalsel mengatakan, kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari memang terlihat cukup bagus sehingga memunculkan kepuasan publik. Namun, bukan berarti pemerintahan Prabowo-Gibran tidak memiliki catatan kritis. Sejak pidato kenegaraan pertama hingga pelaksanaan program MBG, kritik selalu dilancarkan sebagian masyarakat pada pemerintah.
”Sayangnya, pemerintahan Prabowo-Gibran masih sering terlihat tidak menanggapi kritik atau masukan dengan baik, jika tidak disebut antikritik. Walaupun sikap tersebut tidak diekspresikan langsung oleh pemerintah, ada saja aksi para buzzer atau influencer dalam membela dan menyerang mereka yang kritis atas kinerja Prabowo-Gibran,” katanya.
Bagi saya, 100 hari memang masih pada tahap persiapan untuk mewujudkan semua yang sudah dijanjikan. Jadi, terlalu dini dan bahkan agak berlebihan kalau kepuasannya hingga 80,9 persen.
Supriansyah juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang seolah-olah mengabaikan bahaya deforestasi dalam rencana perluasan tanaman kelapa sawit serta keinginannya mengampuni para koruptor. Dua pernyataan tersebut banyak mendapat sentimen negatif dari masyarakat.
”Catatan atas kinerja 100 hari Prabowo-Gibran dalam survei boleh saja bagus, bahkan terlihat luar biasa, namun saya melihat ini bukan gambaran perjalanan empat tahun sembilan bulan ke depan. Sebab, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja memoles citra mereka hari ini dengan mengerahkan buzzer dan menyebarkan bantuan sosial (bansos),” ujarnya.
BANJARMASIN, KOMPAS — Kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagian kalangan di Kalimantan Selatan masih bercampur dengan harapan atau ekspektasi. Keseriusan dan konsistensi pemerintah mewujudkan berbagai program yang dijanjikan untuk beberapa tahun ke depan sangat dinanti.
Berdasarkan hasil survei opini publik yang dilakukan Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025, mayoritas masyarakat mengungkapkan apresiasi mereka terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Tidak kurang dari 80,9 persen responden yang tersebar di 38 provinsi menyatakan rasa puas terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya, hanya 19,1 persen yang menyatakan tidak puas.
Noorhalis Majid, penggagas Ambin Demokrasi di Kalsel, mengaku agak meragukan kepuasan publik yang begitu tinggi di awal masa pemerintahan Prabowo-Gibran. ”Kepuasan ini sepertinya masih bercampur dengan harapan atau ekspektasi,” katanya di Banjarmasin, Senin (20/1/2025).
Noorhalis memaparkan, program Makan Bergizi Grastis (MBG) yang merupakan salah satu program andalan Prabowo-Gibran, masih dalam tahap uji coba sehingga banyak daerah belum merasakan realisasinya. Jika program MBG direalisasikan sepenuhnya, dia menilai, berpotensi muncul berbagai kendala teknis, termasuk dalam pembiayaan.
”Soal pembiayaan MBG ternyata cukup membuat pemerintah daerah (pemda) kaget. Apalagi, ketika tidak semua pemda punya kemampuan berkontribusi merealisasikan program tersebut,” ujarnya.
Mengenai pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, yang kemudian hanya berlaku untuk barang premium, Noorhalis berpendapat, hal itu lebih pada kemampuan pemerintah dalam mengelola komunikasi, bukan karena kinerja pemerintah. ”Pemerintah tetap menaikkan PPN, tetapi kemudian membuat semacam dispensasi, yakni diberlakukan pada barang tertentu,” katanya.
Tidak terkecuali soal rencana kenaikan gaji guru, hal itu juga masih sebatas janji. Noorhalis menilai, realisasi jani tersebut juga berisiko menimbulkan masalah karena berkait dengan kapasitas anggaran pemerintah. Sebab, tahun ini pemerintah juga harus membayar cicilan utang dan menutupi defisit anggaran tahun sebelumnya.
Noorhalis secara khusus menyoroti absennya program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam survei Litbang Kompas. Dalam survei, tidak tergambar sikap dan penilaian kinerja menyangkut pembangunan IKN. Padahal, pembangunan IKN juga penting untuk dilihat. Apabila tidak dilanjutkan, hal itu juga berpotensi mengurangi kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
”Bagi saya, 100 hari memang masih pada tahap persiapan untuk mewujudkan semua yang sudah dijanjikan. Jadi, terlalu dini dan bahkan agak berlebihan kalau kepuasannya hingga 80,9 persen. Jangan-jangan ini masih berbau euforia pemilihan presiden,” katanya.
Supriansyah dari Kindai Institute Kalsel mengatakan, kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari memang terlihat cukup bagus sehingga memunculkan kepuasan publik. Namun, bukan berarti pemerintahan Prabowo-Gibran tidak memiliki catatan kritis. Sejak pidato kenegaraan pertama hingga pelaksanaan program MBG, kritik selalu dilancarkan sebagian masyarakat pada pemerintah.
”Sayangnya, pemerintahan Prabowo-Gibran masih sering terlihat tidak menanggapi kritik atau masukan dengan baik, jika tidak disebut antikritik. Walaupun sikap tersebut tidak diekspresikan langsung oleh pemerintah, ada saja aksi para buzzer atau influencer dalam membela dan menyerang mereka yang kritis atas kinerja Prabowo-Gibran,” katanya.
Bagi saya, 100 hari memang masih pada tahap persiapan untuk mewujudkan semua yang sudah dijanjikan. Jadi, terlalu dini dan bahkan agak berlebihan kalau kepuasannya hingga 80,9 persen.
Supriansyah juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang seolah-olah mengabaikan bahaya deforestasi dalam rencana perluasan tanaman kelapa sawit serta keinginannya mengampuni para koruptor. Dua pernyataan tersebut banyak mendapat sentimen negatif dari masyarakat.
”Catatan atas kinerja 100 hari Prabowo-Gibran dalam survei boleh saja bagus, bahkan terlihat luar biasa, namun saya melihat ini bukan gambaran perjalanan empat tahun sembilan bulan ke depan. Sebab, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja memoles citra mereka hari ini dengan mengerahkan buzzer dan menyebarkan bantuan sosial (bansos),” ujarnya.
